Selamat datang di Website resmi Pemerintah Desa Meko, sebagai sarana informasi pembangunan di desa Meko

Artikel

PEMERINTAH MENGELUARKAN PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESA

06 April 2020 05:22:20  Administrator  537 Kali Dibaca  Berita Desa

Pemerintah telah mengatur perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB tertuang dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020. PSBB diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.


Dalam permenkes PSBB itu kepala daerah baik gubernur, walikota, dan bupati diperbolehkan mengajukan permohonan PSBB kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hanya saja dalam aturanya harus menyertakan dengan lengkap dan detail peningkatan jumlah dan penyebaran kasus virus corona.


Dalam lampiran Permenkes 9/2020 diperinci mengenai permohonan PSBB sebagai berikut:
Yang tertuang pada pasal 4, (1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:
a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
b. penyebaran kasus menurut waktu; dan
c. kejadian transmisi lokal.
(2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan kurva epidemiologi.
Lanjutnya Kemenkes membentuk tim yang nantinya menilai permohonan PSBB itu.


Berikut bunyi aturan yang terkandung dalam Pasal 7:
(1) Dalam rangka penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Menteri membentuk tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan kajian epidemiologis; dan
b. melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.
(3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.
(4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim memberikan rekomendasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.


Kemudian pada Pasal 8
(1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Arsip Artikel

23 Agustus 2016 | 22.599 Kali
Sejarah Desa
14 April 2020 | 8.124 Kali
DUA ORANG WARGA DESA PANDAYORA DIJEMPUT TIM MEDIS RSUD POSO
23 Agustus 2016 | 4.581 Kali
Wilayah Desa
26 Maret 2020 | 4.569 Kali
CARA MEMBUAT DISINFEKTAN SENDIRI DARI BAHAN CAIRAN PEMUTIH
03 Juni 2020 | 2.332 Kali
UPAYA PENANGGULANGAN LUAPAN SUNGAI, PEMERINTAH DESA MEKO MELAKUKAN NORMALISASI
21 Agustus 2016 | 2.163 Kali
Data Desa
02 Juli 2020 | 1.136 Kali
PKH Bulan Juli 2020 Cair Lebih Awal
29 Maret 2019 | 533 Kali
FENOMENA SUNGAI MEKO
30 April 2014 | 112 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 178 Kali
Profil Desa
13 April 2020 | 550 Kali
NEGARA EKUADOR BABAK BELUR DIHAJAR VIRUS CORONA
26 Agustus 2016 | 129 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 103 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 552 Kali
Visi dan Misi

 Sinergi Program

Prodeskel SiksNG
Pemda Poso Kementrian Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Pendidikan N0.3
Desa : Meko
Kecamatan : Pamona Barat
Kabupaten : Poso
Kodepos : 94662
Telepon :
Email : mekopintar@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:101
    Kemarin:214
    Total Pengunjung:35.058
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.208.187.128
    Browser:Tidak ditemukan